Dibutuhkan Sales Representative

www.poultryindonesia.com. Perusahaan Farmasi Obat Hewan membutuhkan Sales Representative untuk Wilayah Jabodetabek, Suci, Jawa Tengah dan Jawa Timur. KUALIFIKASI :
     Dokter Hewan/Sarjana Peternakan
     Usia 28 – 40 tahun
     Diutamakan yang sudah berpengalaman.
Cantumkan Surat Lamaran anda lengkap dengan menunjukkan Pengalaman Kerja serta photo ukuran terbaru. Lamaran kirimkan ke :
HRD
Pluit Putri Dalam No. 16
RT. 005/RW. 006
Jakarta Utara 14450

Dibutuhkan Segera Drh dan SPt

www.poultryindonesia.com. Perusahaan multinasional yang bergerak di bidang Hygiene, Animal Health dan Pharmaceutical membutuhkan 2 orang Dokter Hewan atau Sarjana Peternakan untuk ditempatkan sebagai:
TECHNICAL SALES REPRESENTATIVE (TSR)
Dengan kualifikasi sebagai berikut:
1. Dokter Hewan atau Sarjana Peternakan dari universitas terkemuka.
2. Fresh Graduate atau sudah berpengalaman di bidangnya (lebih diutamakan).
3. Pria, umur max 32 tahun.
4. IPK min 2,75, mempunyai SIM A.
4. Mau bekerja keras dan bekerja secara team.
5. Menguasai bahasa Inggris dan komputer (MS Word, Power Point, Excel)

Lamaran lengkap beserta CV, pengalaman kerja, dan foto terbaru ukuran 4×6 dikirimkan ke:
Poultry Indonesia
Jl. Mangga Dua Abdad, Ruko Bahan Bangunan Blok J/18
Jakarta Pusat – 10730

Cantumkan kode TSR pada kiri atas amplop

Poultry Indonesia Edisi Cetak Juli 2007

16 July, 2007 Uncategorized No comments

www.poultryindonesia.com. SEIRING gencarnya kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan, bisnis dan industri perunggasan mengalami lompatan kemajuan yang menakjubkan. Hal itu terkait dengan diperkayanya ilmu-ilmu perunggasan lewat penemuan-penemuan baru, dan pada urutannya pemantapan formula-formula, yang mendorong munculnya unggas-unggas komersial dengan performa baru. Begitulah sekarang kita kenal istilah ‘broiler modern’ dan ‘layer modern’, di mana pengertian modern di sini merujuk kepada produktivitasnya yang lebih tinggi dibanding pendahulunya broiler dan layer ‘konvensional’. Perkembangan dari sisi genetik yang demikian pesat tak pelak segera diikuti langkah penyesuaian di sisi yang lain, baik terkait formula ransum, kesehatan maupun sistem perkandangan. Disebut sebagai dinamika, gerak maju seperti ini mau tak mau menuntun “Poultry Indonesia” untuk juga melakukan penyesuaian. Penyesuaian seperti apa? Salah satunya, memperkuat jajaran pengasuh dengan melibatkan sosok-sosok ilmuwan, peneliti dan praktisi, untuk berperan sebagai Staf Ahli, — menggantikan para pendahulunya yang keterlibatannya dalam jagad perunggasan berangsur surut.
Selaras dengan itu kepada Prof. Dr. Soenaryo, Dr. Drh. Soehadji, Drh. Askam Sudin dan Eko P. Sandjojo, MBA yang sudah sekian lama ikut mengawal dan membesarkan “Poultry Indonesia”, kami ucapkan terima kasih atas semua sumbangan yang telah diberikan, seraya terus mengharapkan dukungan dan do’anya. Selanjutnya kepada Staf Ahli yang baru, kami sampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan bersama “Poultry Indonesia” yang akan selalu setia memerankan dirinya sebagai media informasi dan pendukung terpercaya kemajuan industri perunggasan Indonesia.
Masih tentang kemajuan teknologi di bidang perunggasan, Laporan Utama kali ini mengangkat perkembangan yang terjadi pada industri pakan ternak kita dewasa ini. Dengan perkembangan genetik yang pesat, menuntut penyediaan pakan yang sesuai potensi. Di sisi lain ketersediaan bahan baku pakan sendiri mempunyai problem yang butuh solusi. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pabrik pakan? Jawaban atas pertanyaan inilah yang kami himpun dari sejumlah narasumber di kalangan peneliti pakan, nutrisionis, dan peternak.
Salah satu hal yang boleh dikata solusi baru di dunia pakan ternak, meskipun bukan baru sama sekali, adalah pemakaian enzim. Senyawa yang berfungsi sebagai katalisator –  mempercepat terjadinya reaksi – ini oleh sejumlah pabrik pakan diharapkan sebagai harapan. Akademisi dari Universitas Tadulako – Palu yang juga Staf Ahli PI, Burhanudin Sundu, menulis tentang ‘Enzim Sebagai Feed Additif’. Ada 4 hal yang harus dipertimbangkan dalam pemakaian enzim dalam pakan. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca pada Rubrik Tatalaksana.
Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah industri pengolahan pangan yang berasal dari produk ternak. Rasa memang soal selera! Tapi untuk memasarkan pangan olahan berbasis hasil pertanian atau pun peternakan, kita perlu banyak belajar dari negara lain,  Thailand misalnya. Sekali lagi jangan bicara soal rasa enak atau tidak enak, tapi kemasan yang menarik, gencarnya promosi dan membangun jaringan untuk memperluas pasar, itu semua patut kita tiru. Tentang nasib usaha pengolahan pangan produk ternak yang umumnya banyak ditangani oleh UKM di daerah-daerah, dapat disimak di Laporan Khusus.
Akhirnya, selamat membaca dan mari terus berkarya!

Mewaspadai Ancaman Ketergantungan

www.poultryindonesia.com. PANGGUNG yang menggelar kehidupan rakyat kembali menyajikan panorama hiruk pikuk antrean panjang orang-orang yang berburu sesuatu. Ibarat penerbitan sebuah buku, gelar kehidupan seperti ini merupakan ‘edisi kedua’ yang diperburuk. Yaitu, hiruk pikuk dan antrean panjang orang-orang yang berburu minyak goreng. Sebelumnya, selang beberapa waktu lalu, hiruk pikuk dan antrean panjang menyeruak sebagai pemandangan yang menggugat nurani ketika minyak tanah menjadi komoditas yang diperebutkan. Kemudian bahan bakar solar dan bensin premium, dan sebelumnya lagi bahan pangan utama beras yang harganya melambung tinggi, — dan rakyat kecil hanya bisa menggantungkan harapan kepada operasi pasar (OP) yang menjual beras dengan harga terjangkau. Sekarang, dalam ‘edisi’ yang tidak diperbaiki, seraya menggendong anak dan menenteng jeriken plastik ibu-ibu berkerumun di seputar toko atau kawasan yang tengah menggelar operasi pasar minyak goreng dengan harga ‘miring’. Melambungnya harga minyak goreng sejak minggu ketiga Mei lalu — dari sebelumnya Rp. 5.200 – Rp. 5.300 per kg melonjak menjadi Rp. 8.700 – Rp. 9.800 per kg — dirasakan sangat memberatkan masyarakat lapisan bawah dan industri makanan skala mikro dan kecil.
Harus dikatakan bahwa semenjak naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) di penghujung tahun 2006 lalu, disusul melambungnya harga beras, dan sekarang melonjaknya harga minyak goreng ditambah membengkaknya belanja rumah tangga menyusul datangnya tahun ajaran baru sekolah, rakyat dihadapkan kepada kesulitan hidup yang datang beruntun bahkan bertubi-tubi. Lebih memprihatinkan lagi, kondisi kehidupan serba sumpeg ini terjadi di tengah-tengah ketidakmampuan pemerintah mengatasi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru, dan lebih-lebih secara bersamaan jumlah penduduk miskin bukannya berkurang malah bertambah besar. Menurut data resmi, tahun 2006 lalu angka kemiskinan di Indonesia tercatat 39,1 juta orang, atau meningkat dari dua tahun sebelumnya yang ‘baru’ mencapai 36,2 juta. Dari gambaran sederhana di atas segera tampak bahwa yang tergelar di hadapan kita — dan itu berupa tantangan — adalah kerja besar yang bernama pembenahan. Dikatakan kerja besar, karena luas dan sangat beragamnya hajat hidup warga bangsa yang harus dipenuhi kebutuhannya. Dari kebutuhan memperoleh pendidikan sampai tercukupinya kebutuhan pangan, sandang dan papan. Pendeknya, kerja besar dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menyebut kerja besar tersebut sebagai pembangunan, maka ke depan pembangunan juga bermakna membenahi banyak hal yang selama ini belum beres, menyempurnakan pekerjaan yang belum berjalan baik, dan pada urutannya menetapkan langkah terobosan yang harus diambil untuk menjawab tuntutan yang bersifat penting dan mendesak. Berbenah dan melakukan penyempurnaan melekat pada kerja membangun, karena carut marutnya keadaan sekarang ini menunjukkan kurang benah dan belum sempurnanya kerja pembangunan di masa lalu. Sedang langkah terobosan perlu ditempuh selain untuk mengatasi kendala juga untuk membangun kehidupan yang lebih berkualitas. Terkait kerja berbenah ini pemerintah awal Juni lalu memang telah meluncurkan paket kebijakan Inpres No.6/2007 tentang Kebijakan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Sayangnya, tidak sebagaimana lazimnya paket kebijakan yang menetapkan keputusan untuk siap dilaksanakan, Inpres No.6/2007 ini justru baru berisi rencana tindak dengan derajat akan menyusun, akan menetapkan, akan menyempurnakan, akan …… dst. dll. — hal-hal yang terkait dengan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UKM. Memuat 141 rencana tindak, tidak terbaca di sana langkah terobosan ke arah mengatasi pengangguran, mengurangi jumlah penduduk miskin dan perbaikan kinerja UMKM. Dengan catatan seperti itu tampak bahwa paket kebijakan ini tidak akan segera berdampak terbukanya lapangan kerja baru dan menurunnya angka kemiskinan.
Jauh panggang dari api! Nah, itulah pepatah atau ibarat yang kiranya tepat untuk melukiskan belum sinkronnya kebijakan dengan kenyataan hasilnya di lapangan. Dalam rangka membangun kembali perekonomian nasional, bulan Juni dua tahun lalu Presiden SBY juga mencanangkan Revitalisasi Pertanian. Setelah dua tahun berlalu, tidak membuahkan perbaikan produksi hasil pertanian justru semakin menurun. Menurut data BPS, tahun 2007 produksi gabah kering giling diperkirakan hanya akan mencapai 53,2 juta ton, atau turun 1,2 juta ton dari produksi tahun 2006 sebesar 54,3 juta ton. Ini tentu paradoks dengan target pemerintah untuk tercapainya tambahan produksi beras sebesar 2 juta ton tahun ini, — terlebih dengan kemungkinan terjadinya kemarau lebih panjang tahun ini. Maka, menjadilah benar dan pada tempatnya ditempuh langkah terobosan untuk mendukung tercapainya target atau sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan. Kalau tidak, pepatah jauh panggang dari api akan kembali menandai kegagalan kita mewujudkan swasembada.
Lalu, di bidang peternakan, langkah terobosan apa harus ditempuh untuk juga mewujudkan swasembada? Di sini yang harus menjadi titik pijak adalah keberpihakan pemerintah yang bersifat total — tuntas — terhadap usaha/industri peternakan nasional. Langkah ke arah itu mendesak ditempuh, mengingat — salah satu di antaranya — adanya gelagat kuat untuk menjadikan Indonesia sepenuhnya tergantung kepada dunia luar dalam memenuhi kebutuhan protein hewani. Termasuk kebutuhan telur dan daging ayam, yang saat ini kita sudah bisa mengklaim mampu memenuhi dari produksi dalam negeri.
Maka, mewaspadai ancaman ketergantungan, itulah intinya. Dan itu menuntut komitmen kuat dan kerja keras kita semua.

Poultry Indonesia Printing Edition, 2007 July

16 July, 2007 Uncategorized No comments

www.poultryindonesia.com. DAY old chick production in second quarter of 2007 was about 22.8 million per week, based on imported grand parent stock (GPS) and parent stock (PS). Data issued by Indonesia Agricultural Ministry stated that imports of parent stock in fourth quarter of 2006 was reached 134,351 chicks, which was the largest number compare to the previous quarters in the same year. Meanwhile, import of parent stock in the form of hatching eggs was about 63,000. Based on those figures, day old chick production in the coming months will be increasing.
In first and second quarters of 2007, broiler parent stock imports reached 344,709 and 155,361 chicks respectively. While grand parent stock import for the same period was noted 75,994 and 79,770 chicks respectively. Those numbers were higher compare to the same quarters in 2006. However, the increased import of GPS in 2007 will not change the production of final stock day old chicks in this year.
In layers, import of GPS at the second quarter of 2007 was noted 5,100 chicks, 37% lower than the same period in last   year.
INDONESIAN government is developing a participatory surveillance response program to combat avian influenza, as part of the national strategic plan to control the spread of the disease and raise public awareness. The program — which began in January 2006 and initially covered only 12 districts in Java — is a community-based surveillance system that employs teams of trained veterinary staff to undertake active field research, with the strong engagement and support of local community members. Each team is equipped with a hand-held Global Positioning System (GPS) device and data from the teams is recorded into a database at regional local disease control centers, then merged nationally once per week.
Elly Sawitri Siregar from the campaign management unit of the Agriculture Ministry said the government was preparing to establish two new regional surveillance offices in Sulawesi and Kalimantan, to assist the existing seven regional offices. “Surveillance teams are now active in nine provinces, covering 114 districts in Java, 25 districts in North Sumatra, 10 districts in Lampung and nine in Bali. Each team covers one district and consists of eight members,” Elly said.
Disease surveillance and control in Indonesia was a complex task, because Indonesia is a large country with a diverse poultry industry.
In the first quarter of 2007, surveillance teams conducted more than 12,000 interviews and discovered 645 outbreaks of high pathogenic avian influenza. While response teams, tasked with vaccination and culling, responded to more than 5,500 reports. “During the first quarter of 2007, the surveillance teams detected high pathogenic avian influenza in 80 districts. The highest number of cases were found in Bandung, followed by Yogyakarta and Bogor.”
Chief executive officer of the National Committee for Avian Influenza Control and Pandemic Influenza Preparedness, Bayu Krisnamurthi, said the spread of bird flu in Indonesia had proven to be sporadic and showed no pattern.
Bayu said Indonesia received a US$10 million grant from the European Commission and a $5 million grant from the Japanese government to be used to control the sources of bird flu and improve surveillance, monitoring and epidemiological studies.
“The surveillance and response programs alone will receive $3.01 million from both donors, which will be distributed through the Directorate General of Livestock at the Agriculture Ministry.”
He said the grants would support other efforts to improve vaccine quality through a community-based approach, in which community groups will be trained and empowered to administer vaccines to village poultry.
The program also educates community leaders on the importance of vaccinations and shows them how to set up and manage a community-based vaccination program.
TWO years after the first reported human bird flu infection, the National Commission for avian influenza and Pandemic Preparedness noted that 97 percent of Indonesians are aware of bird flu, but that only 15 percent regard the disease as a direct threat to themselves and their families.
However, according to the commission, there is no indication that the virus has reached pandemic proportions or that human-to-human infections have occurred. Some 57 percent of human infections have come from direct contact with dead or live infected poultry, 29 percent from living in an infected environment or locations close to poultry farms where there have been instances of sick or dead poultry, 1 percent from contact with poultry feces and 13 percent from unknown sources.
“The vaccine does not kill the virus, it only weakens it. However, up to a week after vaccination the virus is still carried in poultry feces,” said M. Zoelkarnain Hasan, head of public communication affairs for the Avian Influenza Control Unit at the Agriculture Ministry.
It is estimated that birds vaccinated only once can still carry up to 45 percent of the virus in their feces. “It’s important that we are aware that those poultry need to be re-vaccinated two to three times,” he added.
This is referred to as the shading phenomena, in which healthy poultry are able to carry the virus. Hasan said intense vaccination and regular cleaning of poultry farms are the most effective preventative measures.
INDONESIA has approved the import of beef products from five Canadian slaughterhouses after the World Organization for Animal Health (OIE) put Canada under “controlled-risk” status for mad cow disease, an official said last month. “Their status has been upgraded. Initially there were six slaughterhouses but only five have met halal certification,” said Turni Rusli Syamsudin, director of veterinary public health at the agriculture ministry.
He referred to the Islamic halal system for food consumption which is key in Indonesia. Syamsudin said the permit was issued in May. Indonesia placed a ban on Canadian beef imports in May 2003.
Last month, OIE which sets guidelines for animal health and meat safety, gave Canada and the United States a “controlled risk” status for bovine spongiform encephalopathy, also known as mad cow disease.
The OIE says deboned beef from cattle under 30 months of age is safe, and with appropriate precautions in a controlled risk country, beef from older animals and bone-in meat can be consumed safely as well.
The agriculture ministry has previously said it was set to lift a two-year-old import ban on U.S. beef. The import restriction has been lifted because the mad cow disease was declared under control in the United States. “However, beef entry to Indonesia must meet our requirements,”Anton Apriyantono, Agriculture Minister said.
He said Indonesia cannot rely solely on Australia and New Zealand to fill the growing beef demand here.
Indonesia along with many other countries had banned U.S. beef import since 2004 for mad cow fear.
Indonesia currently only imports beef, beef products and live cattle from Australia and New Zealand. In 2006 it imported 84,253 metric tons of beef products and live cattle.