Harga ayam ras pedaging di Bali berkaitan erat dengan harga di Pulau Jawa (Suber Foto : PI_Adam)
POULTRYINDONESIA, Denpasar – Tantangan perunggasan di Bali bukan hanya datang dari dalam, melainkan juga dari luar wilayah khususnya Pulau Jawa. Karkas ayam yang masuk dari Pulau Jawa pada kenyataannya mampu merusak keseimbangan harga yang sudah terbentuk selama ini. Hal tersebut sebetulnya sejalan dengan hukum ekonomi, di mana suatu barang yang beredar di pasaran lebih banyak dari permintaan atau kebutuhan, maka akan terbentuk harga yang lebih rendah dari nilai barang itu sendiri.
Berdasarkan pendapat dari drh. I Wayan Sukarsana, yang merupakan peternak di Kabupaten Tabanan, berpendapat bahwa pelaku usaha budi daya broiler di Bali sudah mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal. Hanya saja jika harga di Pulau Jawa sedang turun, maka harga tersebut juga bisa menurunkan kestabilan harga ayam hidup yang ada di Pulau Bali. “Kebutuhan ayam di Bali berkisar antara 180.000-200.000 ekor per hari. Jika ada 50-60 ton atau sekitar 37.000 ekor ayam yang masuk dari Jawa, tentu hal itu mengganggu stabilitas pasokan di Bali. Padahal sudah ada peraturan yang menyatakan larangan masuknya live bird dari luar Bali, tetapi hal itu belumlah cukup. Ada pula peraturan yang mewajibkan para pengusaha perhotelan dan kuliner menyerap produk lokal, faktanya juga belum berlaku secara optimal,” ujarnya.
Baca juga : Potensi Bisnis Perunggasan Bali
Selain itu, Wakil Ketua Pinsar Broiler Bali ini juga mengungkapkan bahwa pada saat ini (bulan April 2019), perunggasan Bali juga sedang menghadapi tantangan fluktuasi harga. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan yang dialaminya sekitar 3-4 tahun yang lalu, di mana saat harga sapronak turun, biasanya diikuti juga dengan turunnya harga ayam hidup. “Saat ini yang terjadi justru berbeda, ketika harga DOC, pakan dan harga di tingkat konsumen tetap tinggi, harga ayam hidup justru anjlok. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Menanggapi itu semua, I Wayan Sukarsana mendorong kepada pemerintah agar dapat membuat perhitungan yang benar, apakah perhitungan tersebut sudah cukup ataukah masih perlu adanya kajian khusus. Hal tersebut menurutnya berlaku secara nasional maupun secara regional di daerahnya masing-masing. “Pertama adalah hitung kembali jumlah kebutuhan DOC agar tidak berlebih dan juga kurang dengan angka yang signifikan. Kedua, kendalikan harga sapronak agar tidak melambung tinggi dan menyulitkan para peternak. Ketiga, bentuklah satgas yang benar-benar mengawasi industri perunggasan ini,” jelasnya kepada Poultry Indonesia, Sabtu (6/4).
Artikel ini adalah kutipan dari artikel lengkap yang telah dimuat di Majalah Poultry Indonesia Edisi Juni 2019 dengan judul “Tantangan dan Hambatan Perunggasan di Bali”. Untuk berlangganan atau informasi lebih lanjut silahkan mengirim email ke: sirkulasi@poultryindonesia.com atau hubungi 021-62318153