POULTRYINDONESIA, Jakarta – Iklim usaha perunggasan yang belum kondusif, membuat Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) bersama Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR Indonesia) mengambil langkah strategis dengan membentuk aliansi yang bernama Perjuangan Peternak Rakyat & Peternakan Mandiri (PRPM).
Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung Joang 45 Jakarta Pusat, Senin (8/4), Sugeng Wahyudi selaku Ketua Presidium Perjuangan PRPM mengatakan bahwa PRPM bertujuan untuk menyuarakan keresahan PRPM dalam menjalankan usaha peternakan selama ini sekaligus untuk menjalin kerjasama dengan semua stakeholder perunggasan nasional. Menurutnya, selama tujuh bulan beternak sejak Oktober 2018-April 2019, merupakan masa-masa sulit bagi peternak broiler karena harga jual ayam hidup berada di bawah harga pokok produksi.
“Harga ayam hidup terus anjlok bahkan menyentuh titik terendah yaitu Rp 11.500 per kilogramnya. Kondisi semacam ini tidak mungkin terus dibiarkan karena sangat mengancam keberlangsungan usaha para peternak. Oleh karenanya, kami berkumpul hari ini untuk menuntut keadilan berusaha sesuai amanat Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Sugeng menambahkan bahwa PRPM akan terus menjadi gerakan strategis dalam upaya menjaga keadilan dan kestabilan usaha perunggasan. Melalui beberapa program kerja yang terbagi dalam tiga fase yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, diharapkan bahwa usaha perunggasan ke depannya akan lebih adil bagi semua pihak. “Dalam jangka pendek, paling tidak kami berharap kepada semua stakeholder agar mengupayakan harga ayam hidup bisa menuju harga referensi sesuai Permendag No.96/2018. Sedangkan jangka panjangnya adalah mengganti Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan No.18/2009 jo No.41/2014 dengan undang-undang yang pro peternak rakyat & peternakan mandiri,” ujar Sugeng.
I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa melalui kewenangannya ia akan mengundang semua pihak baik peternak rakyat, peternak mandiri, integrator, satgas pangan, organisasi profesi serta para ahli di bidang perunggasan untuk sama-sama mencari jalan terbaik dalam menangani masalah perunggasan. “Saya tidak membela pihak manapun, saya berada di tengah agar bisa seimbang dalam berpikir. Selama saya masih menjadi Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, saya bertanggung jawab terhadap keadaan ini. Saya tidak mau saat pensiun nanti justru meninggalkan permasalahan di bidang perunggasan nasional,” tegasnya.