Kadma Wijaya
Oleh : Kadma Wijaya
Secara umum industri perunggasan kian tumbuh, hal itu bisa diukur dari pertambahan populasi ternak maupun pakan yang terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat, tentu membutuhkan kesediaan pangan yang juga lebih banyak. Namun, di balik kata pertumbuhan tersebut, siapakah yang terus tumbuh, korporasikah atau peternakah?
Penulis menilai, pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, tentunya para korporasi yang mempunyai kekuatan modal besar. Peternak mandiri khususnya broiler secara nyata posisinya makin hilang atau bisa dikatakan habis ditelan zaman. Peternak mandiri yang pada era 90-an jumlahnya masih sangat mendominasi, saat ini hanya tinggal hitungan jari. Hal tersebut cukup beralasan, di tengah harga day old chick (DOC) dan pakan yang terus meningkat namun tidak dibarengi dengan meningkatnya harga jual live bird, maka lubang kerugian sudah sangat siap untuk menelan.
Kondisi sekarang sudah banyak peternak mandiri mengosongkan kandang, bahkan banyak juga yang, kalau meminjam istilah pemain sepakbola disebut gantung sepatu, mereka kini sudah gantung kandang. Tentunya, peternak mandiri broiler berharap bahwa hal yang mereka alami tidak sampai dialami juga oleh peternak layer, karena saat ini peternak layer masih ada di tangan peternak rakyat bukan korporasi. Namun, jika mereka tidak bersatu, bukan sesuatu yang mustahil jika gurita korporasi juga akan merambah ke sana.
Celah yang harus dicegah
Hal tersebut bisa diurai ketika kita membaca UU No.18 Tahun 2009 juncto UU No.41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. Melihat definisi tersebut, maka celah korporasi untuk masuk menjadi “peternak layer” juga sangat besar karena tidak berlawanan dengan bunyi konstitusi.
Sebelum celah tersebut semakin menganga, ada baiknya para peternak baik broiler dan terlebih layer untuk paling tidak bisa menekan pemerintah agar suplai jagung dengan harga terjangkau dapat selalu tersedia. Jagung yang menjadi sumber utama pakan ayam petelur menjadi suatu yang berharga bagi kelangsungan beternak. Pemerintah yang selama ini mengklaim telah mampu surplus produksi jagung, pada kenyatannya banyak peternak yang kesulitan mencari jagung di lapangan. Artinya bahwa ketercukupan jagung ini masih diragukan.
Berdasarkan data yang selalu digaungkan oleh Kementerian Pertanian, mereka mengatakan bahwa produksi jagung nasional Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 30 juta ton. Namun jika berkaca dengan data perbandingan dari United States Department of Agriculture (USDA), produksi jagung nasional pada tahun 2018 hanya berkisar 11-12 juta ton, sedangkan untuk kebutuhan jagung nasional berdasarkan data dari Tony J. Kristianto yang merupakan peneliti Pusat Kajian Pangan Strategis (PKPS), mengatakan bahwa kebutuhan jagung nasional sebanyak 12-13 juta ton. Jika melihat data perbandingan tersebut saja, bisa dibayangkan bahwa kondisi riil yang ada di lapangan lebih dekat dengan data yang mana.
Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi peternak broiler maupun layer untuk bersatu dan bergandengtangan demi memperjuangkan nasib para peternak. Terutama untuk peternak layer yang saat ini masih memegang kendali peternakan rakyat mandiri, harus lebih solid sehingga jangan sampai nasib peternak layer seperti peternak broiler. Penulis merupakan Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Asosiasi Gopan
Artikel ini adalah kutipan dari artikel lengkap yang telah dimuat di Majalah Poultry Indonesia Edisi November 2018 di halaman 90 dengan judul “Jangan Sampai Nasib Peternak Layer seperti Peternak Broiler ”. Untuk berlangganan atau informasi lebih lanjut silahkan mengirim email ke: sirkulasi@poultryindonesia.com atau hubungi 021-62318153