Pembangunan memang tak hanya membawa dampak positif namun ada pula dampak negatif yang harus segera ditangani
POULTRYINDONESIA, Jakarta – Salah satu keunikan dari Provinsi Kalimantan Barat adalah memiliki perbatasan darat langsung dengan negara tetangga. Dengan segala kompleksitas yang ada dari wilayah perbatasan, membuat Poultry Indonesia ingin menelusuri bagaimana lalu lintas pemasukan atau pengeluaran komoditas perunggasan. Pada dasarnya, Setiap barang khususnya komoditas pertanian yang masuk ke lingkup wilayah NKRI harus dipastikan bebas dari ancaman kesehatan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian.

Setiap komoditas pertanian baik itu berupa produk pertanian maupun olahannya harus melewati pemeriksaan Stasiun Karantina Pertanian di setiap PLBN

Faktor-faktor yang mendukung perdagangan lintas batas antara lain kedekatan geografis, kemudahan sarana, faktor ekonomis, hubungan kekeluargaan, dan keterkaitan sosial budaya. Dasar hukum pembangunan daerah perbatasan diantaranya GBHN 1999 – 2004, Jakstranas, UU No.25/2000 tentang Propenas 2000 – 2004 yang menegaskan bahwa pembangunan daerah perbatasan dilakukan melalui dua pendekatan yaitu: kesejahteraan dan keamanan (melalui peningkatan aksesibilitas dan percepatan pencapaian kesetaraan pengembangan wilayah termasuk dengan negara tetangga).
Pembangunan PLBN memang memiliki dampak positif dan negatif. Positifnya, lalu lintas pelintas batasmaupun barang menjadi lebih teratur dan mudah dikontrol. Namun, bagi warga yang belum terbiasa, pembangunan PLBN modern malah dianggap menjadi hambatan bagi warga lokal yang memang bertujuan untuk menjual produknya ke Malaysia. Berdasarkan keterangan dari drh. Suhardo Purwoko selaku Penanggung Jawab Karantina Pertanian Wilayah Kerja Aruk yang berada dalam naungan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong, ada beberapa dampak sosial yang ditimbulkan dari pembangunan PLBN Modern.

Baca Juga :

Ketika semua prosedur perlintasan diterapkan sesuai dengan amanat undang-undang, maka akan timbul beberapa kendala. Berdasarkan pemaparan dari drh. Suhardo Purwoko, salah satu contoh dari kendala yang ditimbulkan adalah ketika penerapan dilakukan secara menyeluruh, maka setiap warga yang biasanya bebas menjual hasil pertanian ke Malaysia, sekarang dibatasi. “Contoh, dulu warga Kecamatan Sajingan sering sekali menjual produk pertanian seperti jengkol, durian, dan lain lain. Namun sekarang terkendala dengan peraturan ekspor-impor, seharusnya peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu harus dibuat dengan pertimbangan beberapa aspek, dari geografis sampai sosial ekonomi. Kalau bisa jangan disamaratakan antara di sini dan Tanjung Priok,” keluhnya, Sabtu (4/8). Domi, Farid
Artikel ini adalah kutipan dari artikel lengkap yang telah dimuat di Majalah Poultry Indonesia Edisi September 2018 di halaman 34 dengan judul “Situasi Terkini dari Gerbang Nusantara”. Untuk berlangganan atau informasi lebih lanjut silahkan mengirim email ke: sirkulasi@poultryindonesia.com atau hubungi 021-62318153