POULTRY INDONESIA, Malang – Pengendalian harga pangan, seperti beras dapat dilakukan dengan baik oleh pemerintah melalui Bulog. Ketika harga beras tinggi, pemerintah melalui Bulog bisa melakukan intervensi untuk pengendalian harga dengan stok yang dimiliki. Namun tidak demikian dengan produk unggas, baik berupa daging dan telur, pemerintah cenderung tidak mempunyai modal yang cukup untuk melakukan pengendalian harga.
“Kalau suatu saat harga telur di Blitar mencapai Rp 26 ribu per kilogram, pemerintah tidak bisa berbuat banyak, karena tidak ada modal yang cukup, sehingga semua dipasrahkan pada mekanisme pasar,” ungkap Audy Joinaldi, Pimpinan Perkasa Group, pada sesi seminar dalam rangkaian Kongres XII ISPI yang berlangsung di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur (6/12).
Baca juga : Hoax Seputar Perunggasan
Menurutnya, semua itu seolah menjadi ironi, apalagi kemampuan produksi perunggasan bisa dibilang semu. Sebab, secara produksi dalam negeri baik daging maupun telur mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Namun, pendukung dari produksi itu sendiri masih impor, termasuk jagung.
“Kita memang tidak butuh impor daging dan telur ayam. Namun, kita masih butuh impor bahan baku pakan, CGM 100 persen impor, MBM 100 persen impor, feed additive juga demikian. Selain itu, jagung yang bisa diproduksi dalam negeri ternyata masih juga impor,” tegas Audy.
Demikian pula, lanjut Audy, dengan indukan yang masih tergantung impor dan semua masih dikelola oleh swasta. Memang pemerintah berusaha berperan dengan menunjuk Berdikari utuk bermain di indukan. Namun, masih belum berjalan dengan baik.
Sementara itu, Djoni Liano selaku Ketua Gabungan Pengusaha Sapi Indonesia, menegaskan program kemitraan yang dilakukan oleh para perusahaan sebaiknya merupakan kemitraan yang mengarah pada bisnis yang berkelanjutan. “Pembentukan bisnis kemitraan yang berkelanjutan ini penting, untuk keberlangsungan produksi sapi kedepan,” tegasnya. Yafi