POULTRYINDONESIA, Jakarta – Peternak mandiri dari Sumatra, Kalimantan, dan seluruh wilayah Pulau Jawa kembali melakukan aksi damai di depan Kementerian Pertanian, Rabu (11/12), selang 2 minggu sejak dilakukannya aksi yang sama di Kementerian Perdagangan pada tanggal 27 November 2019 yang lalu.

Aksi ini dilakukan akibat kekecewaan para peternak terhadap kondisi perunggasan tahun 2019 ini. Mereka mengganggap bahwa perunggasan nasional tahun ini mendapatkan rapor merah dengan ruginya peternak mandiri selama 10 bulan dalam setahun akibat oversupply, tingginya harga DOC dan pakan, serta peraturan peundangan yang urung ditegakkan untuk melindungi usaha peternak mandiri broiler. Hal tersebut ditegaskan oleh Adam peternak yang berasal dari Solo. “Tetapi sampai saat ini pemerintah belum melakukan tindakan,” ujarnya.

Junaidi Atmaja selaku peternak dari Cirebon mengklaim bahwa peternak rakyat rugi selama 1 tahun ini dan pemangkasan (cutting) yang dilakukan tidak semestinya seperti yang sudah ditetapkan.

“Seharusnya cutting hatching egg (HE) dilakukan sebanyak 7 juta per minggu, tetapi nyatanya yang dilakukan hanya 5 juta,” ujarnya. Ia menuntut untuk diadakannya cutting 10 juta per minggu.

Pardjuni selaku perwakilan PINSAR Indonesia mengatakan bahwa kerugian peternak rakyat mencapai triliunan dan cutting HE yang tidak dilakukan dengan semestinya. “Seharusnya Dirjen lebih memihak pada peternak rakyat,” tegasnya.

Setelah berorasi, para peternak membagikan ayam sejumlah 1000 ekor kepada warga yang melintas di depan Kementrian Pertanian serta 15 orang perwakilan peternak dari berbagai daerah diterima oleh drh. Makmun, MSc, Kasubdit Unggas Ditjen PKH dan Dirjen PKH untuk melakukan mediasi.