POULTRY INDONESIA – Budi daya ayam petelur (layer) masyarakat dewasa ini memang sedang dalam zona ketidakpastian dan ketidakstabilan. Beberapa bulan yang lalu, pihak peternak layer harus menerima kenyataan pahit ketika harus menjual telur di bawah biaya pokok produksi. Beberapa spekulasi mencuat ke permukaan. Faktanya, harga telur yang naik selalu tidak sebanding ketika disandingkan dengan jumlah penurunan harga yang begitu kentara.
Ada yang berkata, produksi telur berlebih di tingkat peternak adalah penyebabnya. Ada pula yang berasumsi bahwa pengurangan Hatching Egg (HE) yang lumrahnya digunakan untuk kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), malah masuk ke pasar becek, dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, beberapa pihak menilai, penurunan daya beli masyarakat menyebabkan fluktuasi harga. Namun, agak mengherankan ketika mengingat penurunan harga justru terjadi menjelang Idul Fitri, momentum yang biasanya menjadi kesempatan bagi para peternak broiler dan layer dalam memasarkan produknya.
Dari beberapa permasalahan tersebut, tidak ada yang bisa secara gamblang menyimpulkan mana yang benar dan mana yang salah, karena tidak adanya bukti serta data yang kuat. Semisal, apakah benar asumsi produksi telur oleh peternak memang berlebih? Bisa benar, bisa juga salah. Karena memang tidak ada yang tahu persis berapa populasi sebenarnya yang dipelihara oleh para peternak dan berapa pula hen day production para peternak. Mungkin dari beberapa peternak sudah memberikan data populasi ke dinas terkait, namun, apakah data tersebut valid? Lalu bagaimana dengan para peternak yang belum melaporkan populasinya ke instansi yang berwenang? Meskipun mereka berproduksi tiap hari.
Sepanjang bulan Juni hingga Akhir Juli, para peternak mengeluh ketika harga acuan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan melalui Permendag No.27 Tahun 2017 tentang penetapan harga acuan pembelian di petani—di mana peternak juga termasuk didalamnya. Pasalnya, peraturan tersebut masih belum mampu menaikkan harga dengan optimal. Dalam Permendag tersebut tertulis beberapa komoditi hasil kegiatan budi daya, seperti harga minimum daging ayam ras Rp 18.000 per kilogram, dan harga telur ayam ras Rp 18.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga acuan di tingkat end user jelas tertulis harga minimum Rp 32.000 per kilogram untuk daging ayam ras pedaging, dan Rp 22.000 untuk harga telur ayam ras di tingkat konsumen akhir.
Belum lagi, kondisi komoditi jagung yang notabene menjadi penentu dari sebagian besar biaya produksi para peternak melambung tinggi di beberapa wilayah di Indonesia. Terutama di wilayah Pulau Jawa, di mana produksi telur yang tinggi tidak didukung dengan produksi jagung di daerah pulau Jawa. Para peternak mengeluhkan harga jagung yang terlampau tinggi ditambah lagi ketersediaan yang tidak mampu memenuhi permintaan para peternak.
Lengkaplah sudah tanggungan para peternak layer. Ketika mereka harus melakukan kegiatan produksi yang hasil akhirnya sudah dapat dipastikan inefisien ketika harga pakan dengan komponen terbesarnya adalah jagung itu tinggi. Ditambah lagi, ketidakberdayaan para peternak layer ketika harga telur yang dibangun oleh pasar bebas merosot di bawah biaya pokok produksi. Sebagai catatan, untuk komoditas non pangan, harga akan dengan mudah terkoreksi naik ketika para pelaku usaha menahan penjualan untuk mengurangi produk yang beredar di masyarakat. Namun sekali lagi, telur merupakan komoditas barang pangan perishable yang mudah rusak. Sehingga, ketika telur dihasilkan, harus langsung terserap oleh konsumen.