Pergerakan Telur dan Livebird yang dinamis menjadi catatan tersendiri di tahun 2018 kali ini
POULTRYINDONESIA, Jakarta – Tak terasa tahun 2018 sudah Memasuki bulan ke-9. Sepanjang perjalanannya, harga komoditas perunggasan mengalami perjalanan fluktuasi yang cenderung berada di atas biaya bokok produksi (BPP) para peternak. Kini jarang terdengar peternak yang biasanya mengalami kerugian dan menjual di bawah BPP. Beberapa kali sempat ditemukan adanya penurunan harga di bawah BPP, namun hal itu tidak berlangsung lama. Dengan segera harga kembali membaik di atas BPP para peternak.
Poultry Indonesia mencoba menyegarkan ingatan khalayak tentang perjalanan harga live bird dan telur dengan beberapa momen penting. Beberapa di antaranya adalah dampak penghentian penggunaan antibiotic growth promoter (AGP) yang disinyalir menyebabkan serangan penyakit dan mengakibatkan penurunan produksi baik telur maupun daging, serta upaya stabilisasi dengan melibatkan petugas lintas sektor yang tergabung dalam satgas pangan. Selain isu tersebut, ada juga isu masuknya daging ayam Brasil ke Indonesia, kondisi telur dan live bird menjelang dan setelah Lebaran, sampai pengaruh naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terus terdepresiasi.
Efek penghentian penggunaan AGP
Dunia perunggasan di Indonesia sudah menerapkan pola budi daya non-AGP sejak awal tahun 2018. Penggunaan AGP yang penerapannya sebagai bahan imbuhan pakan ternak punya andil signifikan terhadap produksi daging maupun telur. Dengan dihentikannya penggunaan AGP ke dalam imbuhan pakan, mengakibatkan pakan yang diberikan oleh peternak tidak mampu diserap secara sempurna oleh ayam. Walaupun, sebetulnya belum ada penelitian konkret yang membuktikan sejauh mana dampak penghentian AGP. Namun besar sekali kecurigaan para peternak bahwa menurunnya produksi di lapangan diakibatkan oleh penghentian penggunaan AGP tersebut.
Baca Juga : 
Dalam upaya stabilisasi harga ayam dan telur di berbagai tingkat rantai perdagangan komoditas unggas, memang diperlukan upaya gabungan dari beberapa kementerian dan lembaga yang memiliki wewenang. Untuk itu dibuatlah satgas pangan yang bertugas untuk menstabilkan harga ketika terjadi kenaikan yang sangat tinggi di tingkat konsumen, dan juga ketika harga sangat rendah di tingkat produsen.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan satgas pangan, terus berupaya untuk melakukan stabililasi harga di berbagai tingkat rantai perekonomian perunggasan. Kerja sama serta koordinasi yang baik antar lembaga membuat keuntungan bagi pihak produsen maupun konsumen dapat dirasakan secara optimal. Dari sudut pandang produsen, Kementerian Pertanian selaku regulator terus mengendalikan jumlah populasi di lapangan dengan data-data yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu meliputi pengaturan DOC, sertifikasi mutu benih bibit yang bersertifikat, serta menyeimbangkan antara produksi dan permintaan melalui pengaturan kuota impor GPS. Selain itu untuk memonitor dan mengevaluasi kebijakan yang sudah diambil, pemerintah juga secara rutin menyelenggarakan pertemuan antara peternak dan stakeholder untuk melihat apakah kebijakan yang sudah diambil sudah tepat atau perlu dikaji ulang.
Isu impor daging unggas
Isu impor daging unggas sempat mencuat ke permukaan. Setelah diawali dengan kekalahan Indonesia di sidang World Trade Organization (WTO) yang menganggap Indonesia telah melanggar beberapa pasal WTO terkait dengan produk unggas. Pemerintah Indonesia dinilai terlalu protektif tanpa ada penjelasan khusus kepada anggota WTO yang lain. Oleh karena itu, Kementarian Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) I Ketut Diarmita MP meluruskan beberapa poin terkait impor daging ayam.
Baca Juga : 
Harga menjelang Ramadan dan Pascalebaran
Upaya stabilisasi harga menjelang Ramadan membuahkan hasil dengan indikator harga yang tidak terlalu bergejolak. Pihak kementerian dan lembaga yang berwenang untuk menstabilkan harga di berbagai tingkat rantai perdagangan, telah mewaspadai tentang kemungkinan naiknya harga komoditas unggas. Oleh karena itu pemerintah pusat yang terlibat dalam kegiatan produksi maupun distribusi komoditas ayam dan telur turun langsung mengawasi rantai perdagangan di lapangan.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menugaskan langsung kepada jajarannya untuk terjun ke pasar rakyat untuk mengawasi pasokan dan pergerakan harga pokok. Selain itu juga dengan pendampingan satgas pangan, kementerian dan lembaga terus aktif melakukan pemantauan terkait adanya indikasi penimbunan. Namun memang dengan kerja keras semua pihak, masalah terkait harga dapat terselesaikan.
Artikel ini adalah kutipan dari artikel lengkap yang telah dimuat di Majalah Poultry Indonesia Edisi September 2018 di halaman 52 dengan judul “Mengulas Perjalanan Harga Live Bird dan Telur Ayam”. Untuk berlangganan atau informasi lebih lanjut silahkan mengirim email ke: sirkulasi@poultryindonesia.com atau hubungi 021-62318153