POULTRYINDONESIA, Jakarta – Wacana industrialisasi ayam lokal perlu juga menimbang regulasi yang berlaku. Pemerintah telah mengatur Pembibitan dan Budi Daya Ayam Buras serta Persilangannya dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 44 Tahun 2016, tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Di dalamnya, Pembibitan dan Budi Daya Ayam Buras termasuk pada Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan: Yang Dicadangkan atau Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi. Pembibitan dan Budi Daya Ayam Buras menempati urutan 54, dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) nomor 01463 sektor Pertanian.

Baca Juga : Perhatikan Kualitas Pakan dalam Budi Daya Ayam Kampung

Regulasi tersebut berkaitan erat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada Pasal 6 ayat 3, dijelaskan bahwa kriteria maksimal dari usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, kriteria lainnya adalah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000. Dengan kata lain, pola industrialisasi ayam lokal yang hendak dijalankan tidak bisa melebihi ketentuan dari regulasi tersebut.

Sejauh ini, terdapat beberapa perusahaan yang sudah bergerak dalam bisnis ayam lokal—dengan memerhatikan regulasi yang berlaku tersebut. Beberapa di antaranya adalah PT Sumber Unggas Indonesia, PT Putra Perkasa Genetika, PT Jatinom Indah, PT Unggas Lestari Unggul serta lain sebagainya.

Perusahaan – perusahaan tersebut menjadi pemasok utama ayam lokal ke berbagai daerah. Hingga saat ini, perusahaan terintegrasi di sektor ayam ras tidak ikut serta secara langsung dalam persaingan pasar ayam lokal.

Di lain pihak, Ketua Umum Gabungan Pembibit Ayam Lokal Indonesia (GAPALI), Bambang Krista, menilai langkah pemerintah dalam membatasi permodalan di bidang ayam lokal sudahlah tepat. Menurutnya, bisnis ini perlu difokuskan bagi tingkat UMKM sehingga bisa menjadi harapan mata pencaharian masyarakat menengah ke bawah. “Dengan peraturan itu berarti pemerintah memerhatikan kemaslahatan banyak orang, terutama rakyat kecil,” ujarnya, Kamis (6/9). Ia juga mengatakan bahwa industrialisasi berskala masif—tak ubahnya pada sektor ayam ras—belum saatnya dibutuhkan karena pasarnya yang masih ditata.

Baca Juga : Ayam Lokal di Tengah Impitan Zaman

Bila industrialisasi tersebut terjadi, maka yang kelak terkena imbasnya adalah para peternak kecil. Bambang juga menyampaikan saran kepada pemerintah. Ia berharap pemerintah konsisten dalam membangun peternakan ayam lokal yang benar-benar untuk rakyat. Selain itu, ia juga mengimbau kepada para pembuat kebijakan agar melibatkan pihak-pihak yang terkait di bidang ayam lokal. Sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan bersama, dapat diterima dengan baik, dan dijalankan dengan seoptimal mungkin. “Jangan lupa juga untuk membina kami yang UMKM ini. Poleslah dan perbaiki agar berkembang,” harapnya.

Artikel ini adalah kutipan dari artikel lengkap yang telah dimuat di Majalah Poultry Indonesia Edisi Oktober 2018 di halaman 26 dengan judul “Wacana Industrialisasi Ayam Lokal”. Untuk berlangganan atau informasi lebih lanjut silahkan mengirim email ke: sirkulasi@poultryindonesia.com atau hubungi 021-62318153