Pembagunan Infratruktur di daerah pinggiran yang cukup pesat
POULTRYINDONESIA, Jakarta – Jargon membangun Indonesia dari pinggiran ternyata bukanlah omong kosong belaka bagi pemerintah. Terbukti, walaupun hanya berpenduduk 4,9 juta orang untuk seluruh wilayah Kalimantan Barat, namun tidak menyurutkan niat pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan di wilayah ini. Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo dalam tulisan “Semangat Berdikari, Dasar Membangun RI dari Pinggiran” yang terbit di laman www.presiden.ri.go.id, bahwa semangat berdikarilah yang selalu menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus membangun Indonesia dari pinggiran, desa, serta memberdayakan masyarakat bawah. Bantuan dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan fisik seperti jalan raya, pembangkit listrik, serta pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam pembangunan di Kalimantan Barat.

Pembangunan infrastruktur boleh jadi belum mampu memuaskan seluruh Rakyat Indonesia, namun kelihatannya tidak begitu bagi masyarakat Kalimantan Barat. Infrastruktur fisik yang digalakkan oleh pemerintah sangat nyata terasa bagi mayoritas warga Kalimantan Barat

Penanganan barang pertanian di perbatasan
Setiap barang khususnya komoditas pertanian yang masuk ke lingkup wilayah NKRI harus dipastikan bebas dari ancaman kesehatan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian. Maka, setiap komoditas pertanian baik itu berupa produk pertanian maupun olahannya harus melewati pemeriksaan Stasiun Karantina Pertanian di setiap PLBN. Setiap barang yang masuk ke wilayah Indonesia, harus memiliki izin impor berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Walaupun jarak antara domisili warga perbatasan dengan negara Bagian Sarawak Malaysia itu hanya terpaut puluhan bahkan hanya belasan kilometer, persyaratan impor harus tetap dipenuhi.
Adalah petugas Stasiun Karantina Pertanian yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab penuh terhadap arus masuk dan keluarnya produk pertanian di perbatasan. Berdasarkan keterangan dari drh. Dwi Santosa selaku Staf Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong, tugas dari staf Karantina adalah melakukan pengawasan terhadap pemasukan maupun pengeluaran baik hewan hidup maupun produk asal hewan. “Petugas karantina wajib memeriksa setiap barang pertanian yang masuk. Contohnya telur, kalau ditemukan kerusakan itu tidak bisa masuk. Selain itu, ketika Malaysia terkena wabah Avian Influenza, kami mengimbau kepada masyarakat supaya tidak melakukan pemasukan telur. Tujuannya untuk melindungi keamanan nasionaldari wabah penyakit,” tegas Dwi, Kamis (2/8).
Baca Juga : 
Namun ada pengecualian bagi warga yang memiliki KTP di Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Berdasarkan perjanjian bilateral Border Trade Agreement Indonesia – Malaysia tahun 1970, warga tersebut diijinkan untuk membeli kebutuhan bahan pokok sehari-hari. Berdasarkan pernyataan drh. Chris selaku Staf Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong, warga yang dimaksud dengan pelintas batas adalah penduduk yang diam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki Kartu Identitas Lintas Batas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, yang melakukan perjalanan dinas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas. Dengan batasan per orang sebesar Ringgit Malaysia (RM) 600 setiap bulannya, dan paling jauh hanya sampai wilayah Sarawak, Malaysia. Domi, Farid
Artikel ini adalah kutipan dari artikel lengkap yang telah dimuat di Majalah Poultry Indonesia Edisi September 2018 di halaman 34 dengan judul “Situasi Terkini dari Gerbang Nusantara”. Untuk berlangganan atau informasi lebih lanjut silahkan mengirim email ke: sirkulasi@poultryindonesia.com atau hubungi 021-62318153