drh. Muhammad Munawaroh
Oleh : drh. H. Muhammad Munawaroh, MM.
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) yang didirikan pada tanggal 9 Januari 1953 kini telah berusia 65 tahun. Pada tanggal 30 Oktober sampai 4 November 2018, organisasi profesi dokter hewan ini telah melaksanakan kongres ke-18 di Denpasar, Bali, dan telah menetapkan penulis sebagai Ketua Umum PB PDHI terpilih untuk periode 2018-2022.
Terdapat komitmen yang dipegang teguh oleh penulis selaku Ketua Umum PDHI, yaitu menghadirkan kembali peran organisasi sebagai wadah berkumpulnya dokter hewan yang berwawasan pendidikan yang baik, berkebangsaan yang tinggi, berkemauan untuk bekerja bersama demi terwujudnya dokter hewan yang mandiri, berkualitas, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Salah satu implementasi dari komitmen tersebut adalah dengan membentuk kepengurusan PB PDHI di mana pengurusnya berasal dari seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga : PDHI, Utamakan Kompetensi Dokter Hewan
Tantangan dokter hewan di era globalisasi semakin meningkat seiring dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Dalam aspek kesehatan, data dari World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa dalam satu dekade terakhir ditemukan 75% penyakit baru pada manusia adalah penyakit dari hewan yang menular ke manusia (zoonosis).
Agen zoonosis merupakan material bioterorism yang cukup efektif sekaligus sangat berbahaya. Zoonosis memiliki multiplier effect yang cukup besar mulai dari aspek kesehatan, aspek ekonomi yang muncul akibat embargo perdagangan, penurunan produktivitas ternak, beban biaya yang muncul untuk pemberantasan dan pengendalian penyakit dan aspek ketentraman batin manusia. Diperkirakan lebih dari 200 penyakit zoonosis dan 25 penyakit hewan menular strategis yang dianggap mengancam kesehatan masyarakat ditemukan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah rabies, Avian Influenza, antraks, leptospirosis, hingga toxoplasmosis.
Baca Juga : Peran Penting Dokter Hewan dalam Penggunaan Antibiotik yang Bertanggungjawab
Dokter hewan merupakan profesi yang disiapkan dalam menjawab kompleksitas zoonosis yang saat ini sedang dihadapi. Profesi ini telah dibekali dengan berbagai keahlian atau pengetahuan tentang comparative medicine, penyakit dan kesehatan multi spesies dengan jangkauan taksonomi yang sangat luas, serta kesehatan populasi yang melibatkan faktor lingkungan. Oleh karena itu, dalam menjawab salah satu kompleksitas zoonosis tersebut, PB PDHI juga akan mengambil peran dalam rangka pemberantasan penyakit rabies di setiap daerah khususnya Pulau Bali yang notabene merupakan daerah tujuan wisata internasional.
Dalam menanggapi isu kesehatan baik kesehatan manusia maupun hewan, strategi yang saat ini dikembangkan dunia adalah konsep One Health yang menekankan pada kemitraan antara dokter dan dokter hewan dalam studi dan surveilans yang lebih baik di bidang zoonosis. Konsep ini secara terintegrasi melibatkan berbagai bidang (multidisiplin dan transdisiplin), sehingga tidak hanya mengatur interaksi antarketiganya. Konsep ini melihat secara komprehensif interaksi antarkomponen terkait dengan proses munculnya atau penyebaran zoonosis sehingga dapat diperoleh gambaran penyakit secara utuh yang dapat memudahkan upaya penanganannya. Oleh karena itu, diperlukan kelembagaan pemerintah yang setara antara kedua hal tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah yaitu kelembagaan yang menangani kesehatan manusia—karena membangun kesehatan hewan dan lingkungan berarti membangun kesehatan manusia.
Baca Juga : Adakan Seminar, Gamavet Perjelas Peran Dokter Hewan
Kelembagaan Otoritas Veteriner (OtoVet) sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hal ini juga diatur lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner. Dijelaskan bahwa Otoritas Veteriner sebagai kelembagaan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau kota yang dibentuk untuk menetapkan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan, dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan yang saat ini belum banyak terbentuk di daerah.
Saat ini tugas-tugas dan wewenang yang menjadi kewajiban OtoVet telah dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan pusat dan daerah. Namun dalam penetapan keputusan teknis tertinggi kesehatan hewan, selalu mengalami kendala akibat ketidakjelasan kewenangan pengambilan keputusan teknis tertinggi kesehatan hewan tersebut. Karenanya pemerintah perlu segera mengambil langkah agar kiranya kelembagaan OtoVet ini dapat berdiri sejajar dengan kelembagaan kesehatan manusia. Penulis merupakan Ketua Umum PB PDHI periode 2018-2022
 
Artikel ini merupakan artikel lengkap yang telah dimuat di majalah Poultry Indonesia edisi Januari 2019 dengan judul “PDHI Dorong Pemerintah Optimalkan Otoritas Veteriner”. Untuk berlangganan atau informasi lebih lanjut silahkan mengirim email ke: sirkulasi@poultryindonesia.com atau hubungi 021-62318153